Seperti Inilah Prosedur Tepat Mendaftarkan Izin Usaha Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Seperti Inilah Prosedur Tepat Mendaftarkan Izin Usaha Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Izin usaha Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya merupakan salah satu bagian kewajiban yang perlu disiapkan oleh pebisnis Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya agar bisnis bisa sah secara hukum. Terkadang pemilik bisnis hanya memikirkan mencari penghasilan sampai lupa izin usaha Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya.

Padahal kalau bisnis sudah mendapat izin, ada beberapa manfaat yang bisa diterima. Mulai dari menaikkan banyaknya omset sampai terlepas dari masalah yang bisa merugikan usaha di masa yang akan datang.

Pendapatan usaha bisa meningkat karna sesudah membuat izin, pengusaha bisa memperoleh pelanggan yang lebih luas. Contohnya adalah dapat kerjasama dengan perusahaan lainnya, atau mendapatkan pelanggan baru lewat tender yang sudah dilakukan pihak swasta atau pemerintah. Pebisnis bisa juga mengakses pasar internasional, melakukan kegiatan ekspor impor, atau menjalankan kerjasama dengan Pengusaha di luar negeri.

Tapi jikalau Pemilik usaha enggan mengurus izin usaha Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya, ada banyak masalah yang bisa menghambat keberlangsungan usaha. Salah satunya usaha yang sudah berjalan akan dianggap sebagai usaha yang tidak resmi. Konsekuensinya usaha bisa diberikan tuntutan, dihentikan oleh kementerian, produk atau aset usaha disita, maupun dapat diberikan penalti baik perdata maupun pidana.

Terus apa yang harus dilakukan biar bisnis Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya dapat memiliki izin dan mendapatkan perlindungan oleh pemerintah?

Dibawah ini adalah tahap dalam membuat izin usaha Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya.

Cari Tahu Izin Apa Saja yang Perlu Dimiliki Untuk Melakukan Usaha Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Saat ini pemerintah sudah memberikan kemudahan kepengurusan izin  usaha Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya melalui Online Single Submission (OSS) RBA. Jika dulu mengurus izin usaha dibutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka saat ini izin usaha dirubah oleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB menjadi wajib diperoleh oleh masing-masing Pengusaha karna fungsinya sebagai bukti dari Pebisnis.

Kewajiban lain yang wajib digunakan oleh Pemilik usaha Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), dan juga Izin lainnya sesuai resiko serta kegiatan usaha. Kalau mau mempunyai perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pemilik bisnis bisa membuat pendaftaran merek dagang melalui Dirjen HKI disesuaikan jenis barang atau jasa yang dijalankan.

Menetapkan KBLI yang Sesuai Untuk Usaha Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) adalah kode klasifikasi yang disusun oleh BPS untuk acuan Pengusaha saat menentukan kegiatan usaha yang sudah dijalankan. Setiap Pengusaha harus mencantumkan kode KBLI sesuai dengan  bidang usaha yang telah dijalankan.

Kode KBLI disusun dari lima buah angka yang memiliki informasi maksud, tujuan, dan kategori usaha. Kode KBLI bagi usaha Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kodenya adalah 99000.

Jenis Kegiatan dalam Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga/badan/instansi dari perwakilan negara asing, badan internasional dan regional lainnya, badan keuangan dan moneter internasional, bank dunia, organisasi bea cukai dunia, organisasi untuk kerjasama dan pengembangan ekonomi, organisasi negara-negara pengekspor minyak, perhimpunan negara-negara Eropa, perhimpunan perdagangan bebas negara-negara Eropa dan lain-lain, seperti perwakilan PBB dan suborganisasi, UNICEF, UNESCO, UNDP, WHO, ILO, ASEAN, IMF, OECD dan OPEC dan lain-lain serta kedutaan besar, dan konsulat yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.

Dalam memasukkan kode perlu memperhatikan dengan benar dan disesuaikan dengan jenis usaha yang sedang berjalan. Karna kalau keliru  memilih Kode , izin usaha tidak bisa berjalan.

Mendirikan Badan Usaha atau Pribadi Untuk Menjalankan Usaha Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Pengusaha bisa menentukan hendak memakai badan usaha atau atas nama pribadi dalam menjalankan usahanya. Dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.

Jika memutuskan menggunakan badan usaha, bisnis menjadi lebih kredibel karna usaha akan beroperasi memakai nama badan usaha. Dokumen perizinan, NPWP, ataupun rekening bank menggunakan atas nama badan usaha. Laporan keuangan menjadi terpisah antara owner dan usaha. Jadi, kepemilikan keuangan menjadi semakin transparan antara kekayaan pebisnis dengan harta bisnis.

Pilihan badan usaha yang dapat digunakan adalah PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, dan badan usaha lain yang disesuaikan dengan persyaratan dan bidang usaha yang akan dijalankan.

Akan tetapi jika owner usaha memutuskan menjalankan kegiatan bisnis menggunakan nama perorangan, maka laporan transaksi, perpajakan, serta legalitas yang didapat akan atas nama pribadi pengusaha. Aturan pajak menjadi lebih simpel, proses perizinan biasanya jugs lebih sederhana, dan hak 100% ada di pemilik usaha.

Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Memenuhi Kewajiban Pajak

Pajak adalah satu dari sekian banyak kewajiban yang semestinya dibayar oleh warga negara, termasuk didalamnya pemilik bisnis. Bukti pemilik bisnis sudah terdaftar menjadi wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.

Registrasi NPWP bisa diberikan lewat Kantor Pajak di wilayah sesuai alamat usaha atau melalui digital di situs www.pajak.go.id

Dokumen ketika hendak mendaftarkan NPWP Pribadi antara lain KTP dan Kartu Keluarga. Selain itu jika mendaftar NPWP Badan wajib menyerahkan Surat Keterangan/Akta Notaris, KTP dan NPWP ketua atau direktur.

Mendaftarkan NIB Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dan bukti jika pemilik usaha sudah terdaftar di Kementerian Investasi. Kalau sudah memiliki NIB, owner bisnis sudah dapat mendaftarkan dokumen izin operasional, dokumen izin komersial, serta izin lain tergantung resiko bidang bisnis yang akan dijalankan.

Saat ini NIB sudah berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi badan usaha.

NIB bisa diperoleh melalui Dinas PTSP atau secara online pada situs Online Single Submission. Syarat pengajuan NIB adalah data pemilik usaha, modal bisnis, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} alamat usaha.

Ketika mau mengajukan Nomor Induk Berusaha, pemilik usaha harus melakukan pendaftaran pada laman OSS dahulu. Berikut tahap-tahapannya:

  • Daftar melalui aplikasi OSS;
  • Klik kategori NIB yang mau diproses, bisa perseorangan, perseorangan menggunakan UMKM, maupun badan usaha;
  • Mengisi data-data yang diminta;
  • Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} form KBLI;
  • Cek form serta review NIB;
  • Download Dokumen NIB.

Memenuhi Dokumen Syarat untuk Mendapatkan Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Jika NIB diperoleh, baik untuk usaha UMK, ataupun non-UMK pastinya akan terlihat klasifikasi usaha ke dalam tingkat resiko sesuai KBLI. Level risiko usaha ada tiga antara lain risiko rendah, risiko menengah, serta resiko tinggi. Klasifikasi ini yang menentukan apakah pemilik usaha perlu mendapatkan perizinan usaha yang lain atau tidak.

Saat bisnis mempunyai risiko rendah, umumnya Nomor Induk Berusaha berfungsi juga untuk menjalankan operasional maupun izin komersial. Sedangkan jika resiko bisnis yang dijalankan termasuk dalam usaha resiko menengah serta resiko tinggi, diharuskan memiliki perizinan lain yang satu diantaranya merupakan Sertifikat Standar.

Sertifikat Standar difungsikan untuk meninjau  komitmen pelaku usaha dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikat standar juga berguna sebagai surat sahnya pelaku usaha dalam mengoperasikan kegiatan bisnis yang telah sesuai dengan standar.

Untuk memiliki sertifikat standar bagi usaha yang memiliki beresiko tinggi harus memperoleh verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Penerbitan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari bisnis yang beroperasidijalankan.

Memperoleh Izin Tambahan yang Dibutuhkan Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Izin lainnya diperlukan untuk berjalannya kegiatan usaha dengan skala ataupun media tertentu. Misalnya jika bisnis dijalankan menggunakan media daring, maka dibutuhkan perizinan tambahan salah satunya sertifikat Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang dikeluarkan Kementerian Kominfo. Legalitas tambahan lain seperti sertifikat pendaftaran anggota Asosiasi perusahaan, Badan POM, Izin Edar, Sertifikat Halal, Sertifikat SNI atau Sertifikat ISO, dan Dokumen tambahan lainnya.

Pendaftaran perizinan tambahan bisa dijalankan memakai Sistem OSS yang nantinya akan diverifikasi oleh kementerian yang punya kewenangan.

Ingin mendaftarkan izin usaha Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya tapi masih bingung langkah dan persyaratannya? Konsultasikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034

Sah! Solusi Legalitas Usaha